Palembang,- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru secara resmi mengukuhkan Supriyadi, SE., MM. sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel yang baru, dalam upacara khidmat yang digelar di Griya Agung, Selasa, 24 Juni 2025. Momen ini menjadi titik penting dalam penguatan pengawasan keuangan daerah di Sumsel.
Supriyadi ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-232/K/SU/2025 tertanggal 5 Juni 2025, menggantikan Sofyan Antonius.
Sebelumnya, Supriyadi menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh dan dikenal memiliki rekam jejak yang solid dalam pengawasan keuangan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menekankan bahwa peran BPKP sangat vital dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Ia menyebut sinergi antara Pemprov Sumsel dan BPKP perlu diperkuat, terutama dalam mengawal proyek-proyek besar seperti pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dan optimalisasi produksi pangan di Sumsel.
Gubernur juga berharap kehadiran Supriyadi bisa membawa semangat baru dalam pengawasan, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program prioritas daerah.
“Kita menargetkan peningkatan produksi gabah kering giling sebesar 25% tahun ini, dari 3 juta ton menjadi minimal 3,8 juta ton. Ini kerja besar yang memerlukan pengawasan dan dukungan serius,” tegas Herman Deru.
Ia juga menyoroti kondisi pelabuhan saat ini yang tidak lagi memadai, memaksa Sumsel mengekspor beberapa komoditas melalui pelabuhan luar provinsi. “Bayangkan, kopi Sumsel harus keluar lewat Lampung. Inilah pentingnya percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat,” ujarnya.
Gubernur juga meminta BPKP memberi perhatian khusus terhadap tata kelola keuangan desa. Ia menilai masih banyak kepala desa (kades) yang kesulitan mengelola dana desa karena kurangnya pemahaman administrasi dan akuntabilitas.
“Banyak kades tersandung hukum bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan. Saya harap APIP bersama BPKP memberi literasi dan pembinaan. Kita juga sedang siapkan program upgrading untuk para kades,” ungkapnya.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, Dr. Setya Nugraha, turut menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Herman Deru atas komitmen terhadap pengawasan yang baik. Ia menyebut pengukuhan ini sebagai bentuk kolaborasi strategis antara pusat dan daerah.
“Ini mencerminkan semangat kolaborasi dan kepercayaan dalam memperkuat kualitas pengawasan serta akuntabilitas keuangan daerah,” kata Setya.
BPKP, kata Setya, saat ini mengusung tiga fokus utama pengawasan: memberikan nilai tambah strategis, meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, serta mendukung capaian hasil pembangunan yang berorientasi manfaat bagi masyarakat.
Secara khusus, ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan sebagai titik krusial yang harus diawasi. Ia juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan atas belanja strategis dan pendapatan asli daerah (PAD). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur H. Cik Ujang, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdie, Kajati Sumsel Dr. Yulianto, Forkopimda, kepala OPD, serta bupati dan walikota se-Sumatera Selatan. (***)
