Palembang,- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong sinergi antara organisasi perempuan dan pelaku kerajinan daerah sebagai motor pembangunan.
Hal ini ditegaskan Gubernur H. Herman Deru saat membuka secara resmi rangkaian kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53, Rapat Konsultasi (Rakon) PKK, dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda Sumsel 2025 di The Sultan Convention Center, Palembang, Rabu (25/6/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menekankan agar kegiatan seperti HKG dan Rakerda tak berhenti pada selebrasi seremonial.
Ia menuntut lahirnya kebijakan strategis dan program-program nyata yang dapat diimplementasikan di tengah masyarakat, khususnya menyasar kelompok rentan dan UMKM lokal.
PKK sebagai garda terdepan dalam pemberdayaan keluarga, serta Dekranasda yang menaungi sektor kerajinan dan ekonomi kreatif, dinilai memiliki peran penting dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran.
Herman Deru menyebut keduanya harus proaktif dalam memberikan masukan berbasis kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Dengan agenda padat yang disusun untuk kegiatan tahun ini, Pemprov Sumsel berharap forum-forum tersebut melahirkan output yang konkret, mulai dari program pemberdayaan hingga roadmap penguatan ekonomi berbasis komunitas lokal di seluruh kabupaten/kota se-Sumsel. “Rakon PKK dan Rakerda Dekranasda harus mampu melahirkan butir-butir rekomendasi yang konkrit, yang bisa menjadi bahan pertimbangan kebijakan Pemprov Sumsel pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya,” tegas Herman Deru.
Ia juga mengingatkan agar para ketua PKK dan Dekranasda, terutama yang baru dilantik, dapat bergerak cepat dan mampu merespons tantangan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.
Menurut Herman Deru, PKK yang lahir dari seminar tahun 1957 kini telah menjadi kekuatan sosial yang besar dengan 10 program pokok yang fokus pada pemberdayaan keluarga. Ia bahkan menyebut PKK sebagai organisasi terbesar kedua setelah Muslimat NU dalam hal pengaruh dan cakupan.
“Sepuluh program pokok PKK jangan hanya dipajang, tapi harus dijalankan dengan sepenuh hati oleh seluruh kader dan anggota. Ini adalah panduan moral dan teknis dalam menjalankan kegiatan kemasyarakatan,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta OPD terkait untuk memastikan anggaran kegiatan PKK dan Dekranasda digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran. Terkait Rakerda Dekranasda, Gubernur menegaskan pentingnya peran organisasi ini dalam membina pelaku UMKM dan perajin lokal. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan akses seluas-luasnya terhadap pembiayaan dan pemasaran produk unggulan daerah.
“Setiap daerah punya potensi produk unggulan. Tugas Ketua Dekranasda adalah menggali, membina, dan mempromosikan agar produk tersebut bisa menembus pasar yang lebih luas,” tambahnya.
Ketua TP PKK Sumsel, Hj Febrita Lustia HD di kesempatan itu membacakan sambutan tertulis Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian. Dalam pesannya, Tri menyampaikan bahwa HKG PKK bukan sekadar peringatan, melainkan momentum evaluasi kiprah PKK dalam membangun masyarakat.
Ia menambahkan, PKK yang berangkat dari gerakan home economic telah menjelma menjadi organisasi yang masif dan adaptif dalam menjawab tantangan zaman. Dengan tema “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”, seluruh kader diminta menyatukan langkah. Dukungan pemerintah juga telah menguatkan PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui regulasi dan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, Staf Ahli TP PKK Sumsel Lidyawati Cik Ujang, jajaran OPD Sumsel, pimpinan organisasi wanita, serta para Ketua TP PKK dari seluruh kabupaten/kota se-Sumsel. (***)
