Palembang, OGAN ILIR TV,- Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Sumsel H Darma Budhy menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) dan dibuka langsung oleh Mendagri RI.
H Darma Budhy dalam kesempatannya mengatakan rapat koordinasi ini rutin dilakukan oleh Mendagri RI membahas masalah inflasi, dan komoditas apa terjadinya inflasi tersebut.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Bappenas, Kementerian Pertanian RI, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Satuan Tugas Pangan, Satuan Tugas TNI, dan terakhir yakni Jamdatun.
“Berdasarkan laporan paparan dari Mendagri RI tadi inflasi saat ini yakni inflasi nasional 4,97 persen, menurun dari Minggu sebelumnya, sedangkan target yang diinginkan oleh Presiden RI Ir H Joko Widodo yakni 4 persen,” ujarnya.
Kemudian, berdasarkan rapat tadi inflasi masih dipengaruhi oleh beras, cabai serta bawang. Untuk beras mengalami kenaikan Minggu ini, itu yang tadinya secara nasional 12.504 perkilogram menjadi 12.525 ada kenaikan sebesar 21 rupiah.
Namun saat ini menjelang panen raya ini, akhir bulan ini sudah, April, Mei, dan Juni sudah mulai panen raya, kemungkinan itu akan terjadi penurunan harga beras.
“Akibat itu kemungkinan untuk mencapai 4 persen itu masih ada peluang. Dimana untuk yang lain-lain tidak ada masalah, stok beras cukup, berdasarkan laporan Deputi Bappenas tadi cukup untuk 2 sampai 3 bulan ini,” ungkapnya.
Ia menambahkan untuk cadangan beras dinilai cukup, kemudian untuk tadi dari Kementerian Pertanian masalah cabai tadi sudah ada pendistribusiannya yaitu untuk lokasi-lokasi daerah yang produksi cabainya berlebih akan didistribusikan ke daerah yang terjadi peningkatan harga cabai.
Ini salah satu cara untuk mengatasi tingkat kenaikan inflasi, dan terakhir tadi Mendagri menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah baik Gubernur, Bupati ataupun Walikota untuk melakukan rapat inflasi terakhir untuk Minggu depan.
“Dimana tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi lapangan, jadi laporan lapangan, apa permasalahannya, dan mencari jalan solusinya. Itu harus melibatkan Bappenas, Bulog, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Satuan Tugas,” katanya.
Masih dilanjutkannya, selain itu juga ada beberapa kebijakan Mendagri dalam menghadapi Hari Raya Idiil Fitri, pertama yakni dukungan untuk kelancaran arus mudik yaitu membuat posko-posko baik dari pemerintah daerah (Pemda) maupun dari Forkompinda, yakni posko gabungan.
Sambungnya, kesiapan pemadam kebakaran, polisi pamong praja dan dinas kebersihan. Kesiapan antisipasi tempat-tempat wisata, seperti kebun binatang, pantai, dan taman-taman kota, yang kemungkinan besar akan di kunjungi oleh masyarakat pada perayaan Hari Raya Idiil Fitri.
“Antisipasi terhadap kemacetan yang terjadi pada pasar tumpah yang berada di ruas-ruas jalan nasional, perlintasan arus mudik ataupun lokasi-lokasi tertentu,” imbuhnya.
Masih disampaikannya, selain itu juga pengamanan lingkungan terhadap rumah-rumah kosong yang ditinggal oleh pemudik kembali ke kampung halamannya. Pemda agar siap siaga dalam mengantisipasi bencana alam, yaitu longsor, dan kepada alat-alat angkutan itu supaya di cek.
Dimana untuk kapal-kapal mudik itu, kapal kecil untuk seluruh kapal untuk menyiapkan pelampung bagi penumpang sesuai dengan kapasitas maksimum kapal tersebut. Kalau dari antisipasi arus mudik sudah, bahkan sudah dari Minggu yang lalu.
“Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Jasa Marga, dan yang terpenting adalah dari Polisi Lalu Lintas serta Balai Jalan Nasional sudah melakukan rapat, menyiapkan posko-poskonya terutama untuk perlintasan yang rawan banjir dan rawan longsor,” bebernya.
Ditambahkannya, kalau untuk di provinsi Sumsel ini yakni Lahat, Pagar Alam, dan Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) itu harus ada posko, harus ada alat berat yakni Ekskavator maupun grader yang stand by di lokasi-lokasi terdekat dengan lokasi itu.
Sebagai contohnya di OKUS mungkin di Muara Dua alat itu, untuk Lahat, Pagar Alam, Tebing Tinggi dan Tanjung Raya mungkin stand by nya di Lahat ada posko yang menyediakan alat berat yang bisa melakukan mobilisasi terhadap kalau terjadi longsor, bukan mengangkut dari Palembang, ada yang stand by alatnya disana, bukan dari Palembang.
“Untuk jalan tol sudah janji mereka, H min itu sudah selesai, H-5, H-7 sudah tidak ada lagi, H-10 harus sudah selesai, dan instruksi dari Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) H-7 sudah tidak ada lagi angkutan alat-alat yang berada di lokasi ruas jalan, jadi sudah clean, jalannya sudah bagus, dan alatnya sudah disingkirkan,” jelasnya.
