Palembang,- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mulai menatap arah baru pembangunan jangka menengah dengan menggelar Musrenbang RPJMD 2025–2029 di Griya Agung Palembang, Senin (16/6/2025).
Dalam forum strategis ini, Gubernur Sumsel H. Herman Deru menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan pembangunan yang selama ini telah diletakkan fondasinya. Dengan mengusung visi “Sumsel Maju Terus untuk Semua”, pemerintah daerah menargetkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat.
Herman Deru menjelaskan bahwa visi pembangunan kali ini bukan sekadar slogan, melainkan arah kebijakan konkret yang akan dieksekusi melalui 12 program strategis.
Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, yang diharapkan menjadi simpul logistik baru Sumsel dalam memperkuat konektivitas perdagangan nasional dan internasional.
Selain infrastruktur, sektor sumber daya manusia juga menjadi prioritas. Program pendidikan inklusif hingga layanan kesehatan gratis tetap dilanjutkan, seiring komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar yang berkualitas.
Tak hanya itu, Sumsel juga berambisi menciptakan 100.000 wirausahawan muda melalui program Sultan Muda Sumsel, sebagai strategi untuk mendorong lahirnya generasi muda yang mandiri dan berjiwa usaha. Musrenbang RPJMD ini menjadi titik awal penajaman rencana pembangunan lima tahun ke depan.
Dengan partisipasi aktif berbagai pihak dan kolaborasi lintas sektor, Sumsel berharap dapat mewujudkan wilayah yang bukan hanya tumbuh dari sisi ekonomi, tetapi juga adil dan inklusif dalam setiap kebijakan pembangunannya.
“Inilah saatnya kita berpikir ke depan. Kita ingin membangun bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi mendatang,” ujar Herman Deru dengan penuh semangat.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga menyoroti tujuh tantangan utama pembangunan yang harus segera ditangani. Mulai dari persoalan kemiskinan, ketimpangan akses infrastruktur, hingga tuntutan reformasi birokrasi yang lebih efisien dan responsif.
Herman Deru secara khusus menyoroti perlunya sinergi lintas sektor dalam penyusunan RPJMD. Ia menekankan bahwa semua program yang disusun harus berbasis data, berorientasi pada hasil, dan dilengkapi evaluasi berkala.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. A. Fatoni, yang turut hadir dalam forum, menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran. Menurutnya, setiap program harus memiliki dukungan anggaran yang memadai dan perencanaan yang realistis.
“Perencanaan tanpa anggaran akan sia-sia. Begitu pula anggaran tanpa perencanaan akan tidak efektif,” ujarnya.
Fatoni juga mengingatkan agar dokumen perencanaan daerah harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta memperhatikan potensi dan tantangan daerah masing-masing.
Musrenbang tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan, mulai dari anggota DPR RI dan DPD RI, pejabat Forkopimda, bupati dan wali kota se-Sumsel, hingga kepala perangkat daerah. Forum ini diharapkan menjadi landasan strategis dalam mewujudkan pembangunan Sumsel yang terintegrasi dan berdampak langsung bagi masyarakat. (***)
