Palembang. Program akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu pelaku UMKM menjadi simbol nyata sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha. Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru menyebut kegiatan ini sebagai langkah konkret memperkuat perekonomian nasional dari sektor akar rumput.
Acara yang digelar di Auditorium Graha Bina Praja, Palembang, Selasa (21/10/2025), juga disertai peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP). Penandatanganan akad dilakukan secara virtual serentak di 38 provinsi dengan pusat kegiatan di Surabaya.
“Pemerintah berkomitmen mendorong ekonomi rakyat melalui pembiayaan yang inklusif. KUR dan KPP menjadi solusi nyata dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil,” ujar Herman Deru.
Ia menegaskan, keberhasilan program KUR tidak hanya diukur dari jumlah dana tersalurkan, tetapi juga dari kualitas pelaku usaha yang terbentuk. Karena itu, perlu sinergi berkelanjutan dalam pembinaan dan pendampingan.
“Bank harus jadi mitra strategis, bukan sekadar penyalur dana. Edukasi, pelatihan, dan literasi keuangan bagi debitur sangat penting,” tambahnya.
Herman Deru mengapresiasi dukungan perbankan yang selama ini aktif mendukung UMKM di Sumsel. Ia juga berharap para pelaku usaha penerima KUR bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksi dan membuka lapangan kerja baru.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumsel, Amiruddin, mengungkapkan bahwa realisasi KUR di Sumsel tahun 2025 mencapai Rp7,6 triliun lebih dengan total 58 ribu debitur. “Penyalur terbesar berasal dari Bank BRI dengan nilai lebih dari Rp2 triliun,” jelasnya.
Menurut Amiruddin, program ini tidak hanya berorientasi pada kredit, tetapi juga pemberdayaan. Banyak pelaku UMKM yang berhasil naik kelas setelah mendapatkan pendampingan lanjutan.
Dari tingkat nasional, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pencapaian KUR tahun ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut porsi pembiayaan untuk sektor produksi meningkat menjadi 60 persen, capaian tertinggi sepanjang sejarah program KUR.
“Kolaborasi ini harus kita jaga. Pemerintah pusat, daerah, dan dunia perbankan harus terus bersinergi agar sektor usaha kecil menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” ujarnya.
Maman menambahkan, target pemerintah pada 2026 adalah meningkatkan porsi sektor produksi menjadi 62 persen. Hal ini diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Bangsa ini dibangun dari semangat kemandirian. KUR menjadi salah satu instrumen penting menuju ekonomi rakyat yang kuat,” pungkasnya.(***)
