Palembang – Gubernur Sumsel Dr. H Herman Deru menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna XXXIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Palembang, Senin (30/03/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Andie Dinialdie. Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh kepala daerah.
“Rapat paripurna ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengamanatkan kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ,” ujar Herman Deru.
Gubernur menjelaskan, sepanjang tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih 28 penghargaan dari berbagai capaian strategis di tingkat nasional maupun internasional.
Ia menyebutkan, keberhasilan tersebut di antaranya pengakuan sebagai Provinsi Terinovatif melalui Innovative Government Award (IGA) 2025, predikat Badan Publik Informatif, serta masuk empat besar nasional dalam Penghargaan Pembangunan Daerah oleh Bappenas.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan masyarakat Sumatera Selatan,” katanya.
Di bidang pembangunan manusia, Sumsel mencatat prestasi terbaik nasional dalam penurunan prevalensi stunting serta capaian Universal Health Coverage. Selain itu, pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah juga menjadi yang terbaik di wilayah Sumatera.
Pada sektor ketenagakerjaan, Pemprov Sumsel berhasil memecahkan rekor dunia MURI melalui pelatihan kecerdasan buatan (AI) bagi 25.000 guru serta meraih Naker Award.
Sementara itu, pada sektor ketahanan pangan, Sumsel meraih peringkat ketiga peningkatan produksi beras nasional dan berbagai penghargaan atas pengembangan kemandirian pangan serta pemberdayaan petani lokal.
Di bidang pariwisata dan budaya, Sumsel juga mendapatkan pengakuan melalui Kharisma Event Nusantara (KEN), serta penghargaan kepada Gubernur sebagai Bapak Pariwisata Sumsel atas komitmennya dalam pengembangan sektor tersebut.
Lebih lanjut, Herman Deru memaparkan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, ketahanan pangan dan energi, hingga pemerataan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Ia juga mengungkapkan capaian indikator makro ekonomi Sumsel yang menunjukkan tren positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 persen atau lebih tinggi dari nasional yang sebesar 5,11 persen.
“Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,85 persen yang merupakan angka terendah sepanjang sejarah Sumatera Selatan, meskipun masih sedikit di atas rata-rata nasional,” ungkapnya.
Namun demikian, Gubernur mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan ke depan, seperti penanganan kemiskinan dan stunting, peningkatan produktivitas pertanian, serta pemerataan infrastruktur dan investasi.
Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sumsel telah menyiapkan berbagai program strategis, antara lain pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat, program berobat gratis Berkat, gerakan Sumsel Mandiri Pangan, serta penciptaan 100.000 wirausaha muda.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga memaparkan realisasi APBD Tahun 2025. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp11,12 triliun dengan realisasi mencapai Rp10,06 triliun atau 90,43 persen. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp9,69 triliun atau 86,86 persen dari target.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel dan transparan dengan tetap mengedepankan efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran.
Menutup penyampaiannya, Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak dalam membangun Sumatera Selatan. Semoga sinergi ini terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Usai penyampaian LKPJ, rapat dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumsel yang terdiri dari lima pansus berdasarkan bidang komisi. Pansus tersebut diharapkan dapat membahas LKPJ secara cermat dan teliti serta menghasilkan rekomendasi strategis yang konstruktif guna mendukung program pembangunan daerah ke depan. (***)
