PALEMBANG, OGAN ILIR TV, – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru memuji jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel yang terus meningkatkan kinerja dan eksistensinya, dalam pelayanan publik bagi pengguna data melalui layanan digital.
“BPS Provinsi Sumsel telah diakui Kemenpan RB masuk dalam kategori pelayanan prima. Saya apresiasi jajaran BPS Sumsel telah berkerja dengan baik,” katanya disela-sela melakukan kunjungan ke Kantor BPS Provinsi Sumsel, (18/4) Selasa siang.
Menurut Herman Deru ia sengaja datang langsung ke kantor BPS, untuk memastikan BPS Sumsel telah melakukan transformasi dari data konvensional ke data digital. Terlebih Pemprov dan Pemkab tanpa data yang benar tentu perencanaan dan pembangunan serta pengawasan sulit untuk dilakukan. Bahkan OPD lanjut dia dalam melakukan perencanaan pembangunan yang paling dibutuhkan awal adalah data, tanpa data yang benar bisa dipastikan akan salah sasaran.
“Anjangansana kesini agar OPD tau ada transformasi bps dari konvensional menjadi digital, sehingga kita tidak salah mengeksekusi dan mengawasi program itu dengan data juga. Untuk itu dari sekian banyak kesuksesan program yang kita raih pada tingkat nasional itu kita harus akui dengan data yang benar,” tambahnya.
Dalam kunjungan kerja singkatnya ke kantor BPS Provinsi Sumsel kali ini, Gubernur Herman Deru memanta sejumlah ruangan mulai dari pusat layanan yang ada di lobi utama, dilanjutkan ke lantai 4 termasuk ruangan Kepala BPS dan staf serta bagian basement gedung juga mendapatkan pemantauan langsung dari Herman Deru. *
Sementara itu, Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto didampingi Kepala Dinas Pertanian, dan TPH Sumsel H R Bambang Pramono menambahkan pada Juni dan Juli petugas akan mendata seluruh petani dari sisi rumah tangga, dan juga bagi pelaku pertanian itu sendiri, dari perusahaan-perusahaan yang ada.
“Dimana itu akan dimulai dari 1 Juni 2023 sampai dengan akhir Juli 2023, jadi intinya bahwa kita hasil pertanian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kedepannya,” katanya.
Dilanjutkannya, dimana akan mendapatkan data base dari seluruh petani sehingga nanti dengan data base itu pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan pertanian itu sendiri.
“Misalnya harus memberi pupuk seperti apa, dan harus membantu yang saat ini petaninya yang sedang berada dalam pendapatan yang rendah seperti apa,” imbuhnya.
Masih dilanjutkannya, data tersebut akan disandingkan dengan data-data kemiskinan, data-data pertanian untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait dimana kesejahteraan yang lebih diutamakan.
“Dimana sekarang untuk NTP kita yakni 92 persen meningkat sangat bagus dari kemarin sebelumnya hanya 89 persen, sekarang sudah 92 persen,” bebernya.
Sambungnya, pihaknha mengikuti data dari Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dimana ada sekitar 400 ribu hektar, masih pegang ATR/BPN.
“Jadi BPS itu tidak mengeluarkan sebenarnya data luas lahan baku sawah itu, yang mengeluarkan itu adalah ATR/BPN dimana kita hanya mengambil saja,” jelasnya. (ton)
